TERBARU

Indonesia dan Ledakan Orang Superkaya: Sinyal Kebangkitan Ekonomi atau Cermin Ketimpangan Baru?

Abdul Majid ·

Oleh: Arianda Priyatna | Insulinde Media

7 Oktober 2026

Ada satu angka yang belakangan menarik perhatian dalam peta kekayaan global: 81,7 persen.

Angka itu bukan pertumbuhan ekonomi Indonesia, bukan kenaikan indeks harga saham, dan bukan pula pertumbuhan investasi. Angka tersebut adalah proyeksi pertumbuhan jumlah individu ultra-kaya atau ultra-high-net-worth individuals (UHNWI) di Indonesia hingga 2031.

Dalam The Wealth Report 2026, Knight Frank memperkirakan jumlah orang Indonesia dengan kekayaan bersih sedikitnya US$30 juta akan meningkat dari sekitar 3.833 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031. Dengan demikian, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan pertumbuhan populasi UHNWI tercepat di dunia dalam lima tahun tersebut.

Di bawah Indonesia terdapat Arab Saudi dengan pertumbuhan 63,2 persen dan Polandia 62,6 persen. Vietnam diproyeksikan tumbuh 59 persen, Australia 58,5 persen, sedangkan Amerika Serikat 54,1 persen.

Angkanya memang mencolok. Tetapi justru karena mencolok, angka tersebut perlu dibaca dengan kepala dingin.

Sebab, Indonesia bukan sedang diprediksi tiba-tiba memiliki hampir 7.000 orang kaya baru dalam pengertian bahwa seluruh masyarakatnya akan ikut menikmati kemakmuran yang sama. Yang sedang diproyeksikan adalah pertumbuhan kelompok paling atas dari piramida kekayaan.

Dan di situlah cerita ekonominya menjadi jauh lebih menarik.

Bukan sekadar bertambahnya orang kaya

Knight Frank menggunakan batas UHNWI sebesar US$30 juta kekayaan bersih. Dengan kurs sekitar Rp17.000–Rp18.000 per dolar AS, ambang tersebut kira-kira setara dengan lebih dari Rp500 miliar.

Dari 3.833 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031 berarti terdapat tambahan sekitar 3.133 individu yang diperkirakan menembus kelas kekayaan tersebut.

Secara persentase, pertumbuhannya memang sangat tinggi. Namun secara jumlah absolut, Indonesia masih jauh di bawah negara-negara dengan basis kekayaan yang lebih besar.

Amerika Serikat, misalnya, diperkirakan memiliki sekitar 251.352 UHNWI pada 2026 dan meningkat menjadi 387.422 pada 2031. Artinya, AS akan menambah sekitar 136.000 orang dalam kelompok tersebut—jauh lebih banyak daripada Indonesia—meski tingkat pertumbuhannya “hanya” 54 persen.

Perbedaan ini penting.

Indonesia menjadi juara dalam kecepatan pertumbuhan, bukan dalam jumlah orang superkaya.

Dengan kata lain, yang terlihat adalah munculnya sebuah basis kekayaan baru dari negara yang sebelumnya memiliki populasi UHNWI relatif kecil.

Mengapa Indonesia?

Ada beberapa alasan ekonomi yang membuat proyeksi Knight Frank tersebut masuk akal.

Pertama adalah ukuran pasar.

Indonesia memiliki populasi sekitar 285,7 juta jiwa pada 2025, menjadikannya salah satu pasar domestik terbesar di dunia. Produk domestik bruto Indonesia pada 2025 mencapai sekitar Rp23.821 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi 5,11 persen. PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau sekitar US$5.083.

Kedua, Indonesia memiliki basis sumber daya alam yang besar, sekaligus sedang bergerak menuju ekonomi dengan nilai tambah lebih tinggi. Industri berbasis komoditas, hilirisasi mineral, manufaktur, energi, teknologi, jasa keuangan, perdagangan digital, hingga properti menciptakan ruang baru bagi akumulasi modal.

Ketiga adalah digitalisasi.

Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,79 miliar transaksi pada Januari 2026, tumbuh 39,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Transaksi QRIS bahkan tumbuh 131,47 persen secara tahunan.

Digitalisasi tentu tidak otomatis membuat seseorang menjadi miliarder. Tetapi ia memperluas skala bisnis, mempercepat transaksi, menurunkan biaya distribusi dan membuka kesempatan bagi perusahaan untuk melayani pasar yang jauh lebih luas tanpa harus membangun infrastruktur fisik seperti model bisnis konvensional.

Ekosistem semacam ini merupakan salah satu mesin pembentuk kekayaan baru.

Pasar modal ikut memperbesar ruang akumulasi kekayaan

Ada pula perkembangan menarik di pasar keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah investor pasar modal Indonesia pada akhir 2025 telah mencapai sekitar 20,36 juta, bertambah 5,49 juta investor sepanjang tahun atau tumbuh 36,95 persen. Dana kelolaan industri manajemen investasi mencapai sekitar Rp1.033,81 triliun pada Desember 2025.

Di Bursa Efek Indonesia, IHSG naik 22,10 persen sepanjang 2025 hingga penutupan perdagangan akhir tahun, sementara kapitalisasi pasar mencapai lebih dari Rp15.810 triliun.

Ini menunjukkan bahwa semakin banyak kekayaan Indonesia terhubung dengan instrumen keuangan.

Namun ada satu catatan penting: jumlah investor tidak sama dengan jumlah orang kaya.

Sebagian besar investor tentu tidak memiliki aset dalam jumlah ratusan miliar rupiah. Karena itu, pertumbuhan pasar modal lebih tepat dibaca sebagai indikator semakin luasnya akses terhadap instrumen investasi dan mobilisasi modal, bukan sebagai bukti bahwa jutaan orang Indonesia sedang bergerak menuju kelas ultra-kaya.

Asia Tenggara mulai menjadi arena baru kekayaan global

Hal menarik lainnya justru muncul ketika Indonesia tidak dilihat sendirian.

Knight Frank memperkirakan populasi UHNWI di Indonesia, Vietnam, Filipina, Singapura dan Thailand akan meningkat secara signifikan hingga 2031. Visual Capitalist, yang mengolah data Knight Frank, menyoroti bahwa empat dari sepuluh negara dengan pertumbuhan populasi ultra-kaya tercepat berada di Asia Tenggara: Indonesia, Vietnam, Filipina dan Singapura.

Gabungan populasi UHNWI di lima negara tersebut diproyeksikan meningkat dari lebih dari 14.000 orang pada 2026 menjadi lebih dari 22.000 orang pada 2031.

Ini bukan sekadar persoalan gaya hidup mewah.

Pertumbuhan kelompok ultra-kaya biasanya membawa konsekuensi terhadap permintaan properti premium, jasa keuangan, private banking, manajemen kekayaan, pendidikan internasional, layanan hukum, perjalanan, kesehatan premium, hingga barang-barang mewah.

Dengan demikian, munculnya pusat-pusat kekayaan baru berpotensi mengubah arah arus modal di kawasan.

Tetapi jangan salah membaca angka 81,7 persen

Di sinilah angka Knight Frank perlu ditempatkan dalam konteks.

Pertumbuhan 81,7 persen terdengar fantastis karena Indonesia memulai dari basis yang relatif kecil. Menambah 3.133 orang dari basis 3.833 menghasilkan persentase pertumbuhan yang jauh lebih besar dibandingkan negara yang sudah memiliki ratusan ribu orang superkaya.

Karena itu, mengatakan “orang superkaya Indonesia akan bertambah 82 persen” benar secara statistik, tetapi bisa menyesatkan apabila diterjemahkan sebagai “kekayaan rakyat Indonesia akan meningkat 82 persen”.

Keduanya adalah hal yang sama sekali berbeda.

Bahkan Knight Frank sendiri mencatat bahwa pertumbuhan populasi UHNWI global selama periode 2021–2026 berlangsung sangat kuat. Populasi UHNWI dunia meningkat dari 551.435 menjadi 713.626 orang, atau bertambah 162.191 orang hanya dalam lima tahun.

Amerika Serikat menyumbang 41 persen dari seluruh tambahan UHNWI tersebut. Pangsa AS terhadap populasi UHNWI global juga meningkat dari 33 persen pada 2021 menjadi 35 persen pada 2026 dan diperkirakan mencapai 41 persen pada 2031.

Jadi, fenomena Indonesia adalah bagian dari perubahan global yang lebih besar: kekayaan sedang terus bertambah, tetapi pertumbuhannya tidak tersebar secara merata.

Ekonomi tumbuh, tetapi pekerjaan berkualitas tetap menjadi persoalan

Data makro Indonesia memang cukup solid.

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025. Bahkan pada kuartal I 2026, pertumbuhan mencapai 5,61 persen secara tahunan.

World Bank juga melihat ekonomi Indonesia tetap relatif tangguh di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan 2026 diproyeksikan sekitar 5 persen, sebelum meningkat menjadi sekitar 5,2 persen pada 2027–2028.

Tetapi World Bank memberikan peringatan yang jauh lebih penting daripada sekadar angka pertumbuhan.

Indonesia perlu meningkatkan produktivitas dan menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang bertahan di sekitar 5 persen dinilai belum cukup untuk membawa Indonesia menuju target negara berpendapatan tinggi pada 2045 tanpa reformasi struktural yang lebih serius.

Artinya, pertanyaan terpenting bukan hanya berapa banyak orang yang menjadi superkaya.

Pertanyaannya adalah: berapa banyak orang Indonesia yang naik kelas secara ekonomi karena pertumbuhan tersebut?

Piramida kekayaan tidak boleh disamakan dengan piramida kesejahteraan

Data terbaru BPS memberikan gambaran yang menarik.

Pada Maret 2026, rasio Gini Indonesia tercatat 0,368, turun dari 0,375 pada Maret 2025, tetapi naik dari 0,363 pada September 2025. Di perkotaan, Gini ratio mencapai 0,387.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi pendapatan dan pengeluaran tetap menjadi agenda penting.

World Bank bahkan memperkirakan 64,1 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan internasional US$8,30 per orang per hari yang digunakan untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas. Angka ini tidak boleh disamakan dengan angka kemiskinan nasional BPS karena keduanya menggunakan garis kemiskinan dan tujuan pengukuran yang berbeda. Menurut ukuran nasional BPS, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 adalah 8,07 persen.

Perbedaan tersebut justru memperlihatkan betapa pentingnya membaca statistik secara hati-hati.

Indonesia dapat sekaligus mengalami pertumbuhan jumlah orang superkaya, penurunan kemiskinan nasional, dan tetap menghadapi persoalan daya beli serta mobilitas kelas menengah.

Tidak ada kontradiksi di sana.

Semuanya bisa terjadi bersamaan.

Yang seharusnya dikejar bukan sekadar lebih banyak miliarder

Indonesia tentu tidak perlu melihat pertumbuhan UHNWI sebagai sesuatu yang buruk.

Sebaliknya, bertambahnya pengusaha dengan kekayaan besar dapat menjadi tanda bahwa kapital domestik sedang tumbuh. Bila kekayaan tersebut berasal dari perusahaan produktif, inovasi, manufaktur, teknologi, ekspor, jasa bernilai tambah tinggi dan investasi jangka panjang, dampaknya dapat merembes ke perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, pajak, investasi dan produktivitas.

Persoalannya adalah bagaimana memastikan kekayaan tersebut tidak hanya berputar di dalam lingkaran aset yang sama—tanah, properti, saham dan aset finansial—tanpa menciptakan kapasitas produktif baru.

World Bank menilai Indonesia masih menghadapi persoalan pekerjaan yang terlalu terkonsentrasi pada kegiatan bernilai tambah rendah. Reformasi persaingan usaha, perdagangan, investasi, keuangan dan keterampilan diperlukan agar pertumbuhan menghasilkan lebih banyak pekerjaan berkualitas.

Inilah ujian sebenarnya.

Sebab, negara yang sehat bukanlah negara yang sekadar memiliki semakin banyak orang kaya.

Negara yang sehat adalah negara yang memungkinkan semakin banyak orang untuk menjadi lebih produktif, memperoleh pekerjaan dengan upah lebih baik, membangun aset, dan naik kelas secara ekonomi.

Indonesia sedang memasuki babak baru

Proyeksi Knight Frank tetap penting. Indonesia yang diperkirakan mencatat pertumbuhan UHNWI tertinggi dunia sebesar 81,7 persen hingga 2031 merupakan sinyal bahwa peta kekayaan global sedang berubah.

Modal tidak lagi hanya terkonsentrasi di pusat-pusat lama seperti New York, London, Paris atau Tokyo. Kota-kota dan negara-negara dengan pasar domestik besar, pertumbuhan ekonomi, teknologi, sumber daya alam, infrastruktur dan kebijakan yang relatif ramah terhadap modal mulai mendapatkan tempat.

Tetapi angka 81,7 persen sebaiknya tidak dirayakan sebagai kemenangan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Ia lebih tepat dibaca sebagai lampu indikator.

Lampu itu mengatakan bahwa ada modal baru yang sedang terbentuk di Indonesia.

Tugas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat kemudian jauh lebih besar: memastikan modal tersebut masuk ke sektor produktif, menciptakan pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan memperluas kelas menengah.

Jika itu berhasil, pertumbuhan jumlah orang superkaya bukan hanya akan menjadi cerita tentang orang-orang yang berhasil mengumpulkan kekayaan.

Ia dapat menjadi bagian dari cerita yang lebih besar tentang bagaimana Indonesia menciptakan kekayaan baru dan membuat manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat.

Jika tidak, angka 81,7 persen hanya akan menjadi statistik yang indah di atas kertas—sementara sebagian besar masyarakat tetap berdiri di luar pagar kekayaan tersebut.

Dan dalam ekonomi, keduanya adalah cerita yang sangat berbeda.

Komentar