TERBARU

PRABOWO BERENCANA UBAH NAMA BNN MENJADI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN NARKOTIKA

Abdul Majid ·
JAKARTA, INSULINDE MEDIA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana perubahan nomenklatur Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika (BNPN).

Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan penyerahan uang dan lahan hasil penertiban kawasan hutan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut nama lembaga yang selama ini dikenal sebagai BNN akan diperbaiki menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Pernyataan itu menjadi sinyal adanya rencana perubahan nomenklatur lembaga yang menangani persoalan narkotika di Indonesia.

PRABOWO APRESIASI KINERJA BNN

Dalam sambutannya, Prabowo memberikan apresiasi terhadap kinerja BNN dalam memberantas penyelundupan dan peredaran narkotika di Indonesia.

Presiden menyebut berbagai jaringan narkotika telah berhasil diungkap dan ditindak oleh aparat. Upaya tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman peredaran narkoba.

Prabowo juga menyoroti risiko yang dihadapi aparat ketika melakukan pemberantasan narkotika. Menurutnya, petugas di lapangan menghadapi ancaman serius ketika berhadapan dengan jaringan narkotika.

NAMA BARU MASIH BERUPA RENCANA

Meski Presiden telah menyampaikan rencana perubahan nama, nomenklatur BNPN belum serta-merta menggantikan BNN secara resmi.

Perubahan kelembagaan membutuhkan proses administratif dan dasar hukum yang sesuai. Karena itu, hingga terdapat ketetapan resmi, lembaga tersebut masih menggunakan nama Badan Narkotika Nasional atau BNN.

PENANGGULANGAN NARKOTIKA JADI PERHATIAN PEMERINTAH

Rencana perubahan nomenklatur tersebut muncul di tengah perhatian pemerintah terhadap persoalan narkotika yang semakin kompleks.

Pemberantasan narkoba tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pengedar dan jaringan penyelundupan, tetapi juga mencakup pencegahan, rehabilitasi, edukasi masyarakat, serta pemberantasan kawasan yang menjadi pusat peredaran narkotika.

Pemerintah juga membutuhkan kerja sama berbagai lembaga penegak hukum untuk memutus rantai peredaran narkoba dari tingkat produksi, penyelundupan hingga distribusi.

Jika perubahan nomenklatur tersebut nantinya direalisasikan secara resmi, Badan Nasional Penanggulangan Narkotika atau BNPN akan menjadi nama baru lembaga yang menjalankan tugas penanggulangan narkotika di Indonesia.

Perubahan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemberantasan narkotika dan melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan serta peredaran narkoba.

(IM/Red)

Komentar