TERBARU

MK Tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Perdebatan Belum Berakhir di Ruang Sidang

Abdul Majid ·
Arianda Priyatna/ Insulinde Media
Selasa, 6 Oktober 2026
JAKARTA — Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 itu dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam sidang di Jakarta, Selasa malam. Mahkamah mengabulkan eksepsi mengenai kedudukan hukum para pemohon dan menyatakan permohonan mereka tidak dapat diterima.

Dengan putusan itu, permintaan untuk mendiskualifikasi Gibran dari pencalonan 2024, membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden tidak dikabulkan.

Namun perkara tersebut menyisakan satu lapisan persoalan yang lebih rumit. Mahkamah memang tidak membuka jalan bagi para pemohon untuk memperoleh putusan yang membatalkan status Gibran, tetapi pemeriksaan persidangan telah membawa sejumlah persoalan mengenai dokumen pendidikannya ke ruang publik dan tercatat dalam pertimbangan serta keterangan yang disampaikan selama persidangan.

Itulah sebabnya putusan ini tidak tepat dibaca secara sederhana sebagai putusan yang menyatakan “ijazah Gibran sah” atau sebaliknya “ijazah Gibran tidak sah”.

Persoalan utama: siapa yang berhak menggugat?

Perkara tersebut diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi dan Tiurma M.S. Sihombing. Mereka diwakili antara lain oleh Bambang Widjojanto dan Refly Harun.

Mereka meminta Mahkamah menilai kembali keabsahan pemenuhan syarat pendidikan Gibran pada saat pencalonannya dalam Pemilu 2024.

Dasar persoalan yang mereka ajukan adalah Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Para pemohon berpendapat persoalan tersebut bukan sekadar kekurangan administrasi. Mereka mendalilkan bahwa jika persyaratan pendidikan tidak terpenuhi sejak pencalonan, maka status pencalonan Gibran semestinya dianggap cacat sejak awal.

Mereka juga meminta Mahkamah membatalkan keputusan KPU mengenai penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dan membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.

Masalahnya terletak pada forum yang dipilih.

PHPU bukan forum hukum yang terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepentingan terhadap hasil pemilu. Dalam penjelasan KPU di persidangan, Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu memberikan kedudukan sebagai pemohon PHPU Presiden dan Wakil Presiden kepada pasangan calon peserta pemilu. KPU juga menegaskan bahwa KIPP maupun Partai Ummat tidak mempunyai kewenangan khusus untuk mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Di sinilah perkara tersebut akhirnya berhenti.

Mahkamah tidak perlu menjadikan permohonan itu sebagai pintu untuk mengubah hasil Pemilu 2024 karena orang-orang yang mengajukannya tidak memiliki kedudukan hukum yang dipersyaratkan untuk membawa sengketa tersebut ke forum PHPU.

Dengan kata lain, perdebatan mengenai substansi tidak otomatis menghasilkan kewenangan bagi seseorang untuk menggugat melalui forum tertentu.

Gugatan diajukan hampir dua tahun setelah pemilu

Ada persoalan waktu yang juga tidak kecil.

Pemilu Presiden 2024 telah menghasilkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang. Keduanya kemudian dilantik pada Oktober 2024.

Permohonan baru didaftarkan pada September 2026, hampir dua tahun setelah pemungutan suara.

Para pemohon mengetahui persoalan tersebut. Mereka bahkan mengakui permohonan diajukan jauh melewati tenggat PHPU yang normal, tetapi berpendapat bahwa kepentingan keadilan substantif seharusnya mengesampingkan batas waktu formal.

Argumen tersebut berhadapan dengan prinsip lain yang tidak kalah penting dalam hukum pemilu: finalitas.

Pemilu tidak dapat terus-menerus dibuka kembali setiap kali muncul informasi atau keberatan baru. Jika hasil pemilu yang sudah selesai dan pejabat yang telah dilantik dapat setiap saat digugat melalui mekanisme sengketa hasil pemilu, maka proses elektoral tidak pernah benar-benar selesai.

Dalam persidangan, ahli yang dihadirkan KPU, Khairul Fahmi, menyebut batas waktu PHPU merupakan bagian dari prinsip speedy trial dan kepastian akhir tahapan pemilu. Menurut dia, setelah pelantikan, persoalan hukum seseorang telah bergeser dari status sebagai calon menjadi persoalan jabatan konstitusional.

Pandangan itu bukan satu-satunya yang muncul.

Para ahli yang dihadirkan pemohon justru berpendapat bahwa pelantikan tidak dengan sendirinya menghapus kemungkinan adanya cacat dalam pencalonan. Mereka menilai jika syarat calon ternyata tidak terpenuhi, persoalannya tetap dapat dilihat sebagai persoalan integritas pemilu.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa perkara ini sesungguhnya menyentuh pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar dokumen pendidikan seorang kandidat: kapan sebuah kesalahan dalam pencalonan berhenti menjadi sengketa pemilu dan berubah menjadi persoalan jabatan konstitusional?

Dokumen pendidikan menjadi pusat perdebatan

Di sinilah perkara tersebut menjadi lebih menarik.

Para pemohon mempersoalkan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Mereka mempertanyakan apakah dokumen pendidikan yang berasal dari sekolah luar negeri telah memenuhi persyaratan “tamat” sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu.

Persoalan semakin tajam karena Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pengecualian bukti kelulusan bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Para pemohon menilai ketentuan tersebut bermasalah karena, menurut mereka, syarat pendidikan minimum tetap merupakan syarat substantif yang tidak dapat dihapus hanya dengan mengubah bentuk dokumen yang harus diserahkan.

Mereka juga mempertanyakan mengapa ketentuan pengecualian tersebut muncul dalam regulasi Pilpres 2024.

Sebaliknya, mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang hadir sebagai saksi membantah bahwa norma tersebut dirancang untuk memudahkan pencalonan orang tertentu.

Hasyim mengatakan pembentukan PKPU 19/2023 telah melalui proses kelembagaan dan bahwa ketentuan tersebut muncul antara lain berdasarkan masukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia juga mengakui KPU tidak melakukan klarifikasi khusus terhadap dokumen pendidikan Gibran karena pada saat itu tidak terdapat keraguan ataupun laporan masyarakat mengenai dokumen tersebut.

Keterangan itu membuat persoalan menjadi lebih spesifik: bukan semata-mata apakah Gibran memiliki pendidikan yang memenuhi syarat, tetapi dokumen apa yang secara hukum dapat digunakan untuk membuktikan pemenuhan syarat tersebut.

Pemerintah menjelaskan posisi surat penyetaraan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian memberikan keterangan dalam persidangan.

Pejabat kementerian menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan bukanlah ijazah yang diterbitkan ulang oleh pemerintah Indonesia. Surat tersebut merupakan dokumen administratif yang menerangkan kesetaraan suatu pendidikan yang diperoleh di luar negeri dengan sistem pendidikan Indonesia.

Menurut keterangan kementerian, permohonan penyetaraan atas nama Gibran diajukan secara daring pada 6 Agustus 2019. Dokumen yang diajukan antara lain mencakup riwayat pendidikan di Indonesia, Singapura dan Australia, serta dokumen akademik lain yang menjadi bagian dari proses penilaian kesetaraan.

Penjelasan tersebut penting karena memperlihatkan adanya perbedaan antara dua hal yang dalam perdebatan publik kerap dicampuradukkan: dokumen kelulusan yang diterbitkan lembaga pendidikan asal dan surat pemerintah Indonesia yang menyatakan kesetaraan pendidikan tersebut.

Kementerian menjelaskan bahwa surat penyetaraan merupakan hasil penilaian kesetaraan. Dokumen pendidikan asli tetap berasal dari institusi pendidikan luar negeri.

Karena itu, menyebut surat penyetaraan sebagai “ijazah” secara sederhana dapat menyesatkan. Begitu pula sebaliknya, ketiadaan satu dokumen dengan nama “ijazah SMA Indonesia” tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

Yang menentukan adalah apa isi dokumen, siapa yang menerbitkan, apa status hukumnya dan bagaimana regulasi pencalonan mengakuinya.

Apa yang sebenarnya diputus MK?

Ini bagian yang paling penting untuk dibedakan dari perdebatan politik.

MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat secara serampangan diterjemahkan sebagai deklarasi bahwa seluruh dokumen pendidikan Gibran telah dinyatakan sah oleh MK.

Sebaliknya, putusan itu juga tidak dapat digunakan untuk mengatakan bahwa MK telah menyatakan Gibran terbukti tidak memiliki ijazah yang sah.

Kedua kesimpulan tersebut melampaui apa yang dapat ditarik dari amar putusan.

Perkara ini pada akhirnya memperlihatkan perbedaan antara “permohonan tidak dapat diterima” dan “permohonan ditolak setelah pokok perkara diperiksa dan dinilai tidak beralasan.”

Dalam praktik hukum, perbedaan terminologi itu bukan kosmetik. Ia menentukan apa yang sebenarnya telah diputus oleh pengadilan.

Mahkamah memang mendengar dan menguji berbagai keterangan selama proses persidangan. Namun hasil akhir perkara tetap dibatasi oleh persoalan kewenangan dan kedudukan hukum sebagaimana ditentukan hukum acara PHPU.

Ada persoalan lain yang lebih besar

Perkara Gibran juga memperlihatkan satu problem klasik demokrasi elektoral Indonesia: aturan administratif dapat menjadi persoalan politik yang jauh lebih besar daripada teks hukumnya sendiri.

Pemilu membutuhkan kepastian. Tetapi kepastian tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan kebenaran.

Sebaliknya, pencarian kebenaran juga tidak boleh mengubah setiap pemilu yang telah selesai menjadi proses hukum tanpa batas waktu.

Dua kepentingan itu harus berjalan bersamaan.

Dalam perkara ini, para pemohon mencoba membawa kembali persoalan pencalonan 2024 ke Mahkamah hampir dua tahun setelah hasil pemilu ditetapkan. KPU menilai langkah tersebut berada di luar kerangka PHPU, sementara para pemohon berpendapat bahwa pelanggaran terhadap syarat calon yang baru diketahui kemudian tidak semestinya kebal dari pemeriksaan.

Mahkamah pada akhirnya memilih garis hukum mengenai kedudukan pemohon.

Pilihan itu menyelesaikan perkara yang berada di hadapannya, tetapi tidak serta-merta menghapus semua pertanyaan yang muncul selama persidangan.

Pertanyaan tentang bagaimana KPU memverifikasi dokumen calon dari luar negeri, bagaimana surat penyetaraan pendidikan diterbitkan, mengapa pengecualian muncul dalam PKPU 19/2023, dan kapan sebuah informasi baru dapat membuka kembali persoalan hukum pemilu tetap merupakan isu kelembagaan yang layak diperiksa secara serius.

Pelajaran bagi pemilu berikutnya

Kasus ini seharusnya tidak berhenti pada kubu yang menganggap Gibran benar atau kubu yang menganggap Gibran salah.

Pelajaran yang lebih penting justru berada pada desain sistem.

Untuk calon pejabat publik, verifikasi syarat pendidikan seharusnya tidak hanya menghasilkan dokumen administratif yang cukup untuk melewati tahapan pendaftaran. Sistem harus mampu memberikan jejak pemeriksaan yang dapat diaudit publik, terutama ketika pendidikan ditempuh melalui beberapa negara dan sistem pendidikan yang berbeda.

KPU, pemerintah dan lembaga pengawas pemilu juga perlu memastikan bahwa setiap perubahan norma pencalonan dapat dijelaskan secara terbuka: siapa yang mengusulkan, apa alasan perubahannya, bagaimana konsultasinya dilakukan dan bagaimana norma tersebut diterapkan kepada seluruh calon.

Dalam sidang, KPU menyatakan Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 bukan dibuat untuk menguntungkan calon tertentu. Namun justru karena tuduhan tersebut muncul, proses pembentukan aturan itu menjadi bagian penting dari transparansi institusional.

Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan hasil pemilu yang sah. Ia juga membutuhkan proses yang dapat dijelaskan.

Putusan MK pada 6 Oktober 2026 memberikan kepastian terhadap perkara yang diajukan oleh para pemohon tersebut: permohonan mereka tidak dapat diterima.

Tetapi putusan itu tidak seharusnya dipakai sebagai slogan politik bahwa seluruh kontroversi mengenai pendidikan Gibran telah “terbukti selesai”. Begitu pula sebaliknya, proses persidangan tidak boleh dipakai untuk menyimpulkan adanya pemalsuan atau manipulasi tanpa putusan atau bukti hukum yang menyatakan demikian.

Pada akhirnya, yang ditutup MK adalah perkara PHPU yang diajukan oleh para pemohon tersebut, bukan ruang publik untuk memperdebatkan bagaimana seharusnya negara memverifikasi syarat calon pejabat publik.

Dan mungkin di situlah arti terpenting perkara ini: dalam demokrasi, finalitas sebuah putusan pengadilan tidak selalu berarti finalitas sebuah pertanyaan kebijakan publik.

Komentar